PKL Marak Lagi di Banyak Lokasi, Ini Komentar Mengejutkan Sandiaga

Gentanusa.com ~ Pedagang kaki lima ( PKL) mulai menuntut. Seperti yang terjadi di Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur. PKL ingin berjualan kembali  di badan jalan seperti yang para PKL yang bisa berjualan di Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Para PKL ini  sebelumnya bisa berjualan di samping Pasar Perumnas Klender, namun mereka direlokasi Pemprov DKI ke dalam Pasar Klender. Padahal 20 tahun jualan di pinggir jalan.

Itu baru yang di Klender,  di sekitar Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sejumlah PKL kembali memadati trotoar kawasan tersebut untuk menjajakan dagangannya. PKL di Jalan Aditiawarman I dan Jalan Sunan Ampel yang berjejer di trotoar menggunakan tenda-tenda membuat pejalan kaki kebanyakan melintas di badan jalan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno  menjelaskan, ada  75 PKL yang berjualan di Melawai. Sebagian besar menjual produk kuliner, namun ada pula yang berdagang perkakas, pakaian, dan sebagainya.

Di Senayan PKL juga mulai memenuhi trotoar di Jalan Asia-Afrika, tepatnya dari arah Senayan City menuju Palmerah atau belakang Gedung DPR/MPR. Selain membuat tenda dari terpal dan membawa gerobak, para PKL menaruh meja dan kursi di trotoar. Hanya tersisa sedikit ruas untuk pejalan kaki melintas di trotoar yang lebar ini.

PKL menjamur, bahkan terkesan dibiarkan memakai trotoar. Padahal trotoar itu semestinya  untuk pejalan kaki. Ironisnya Pemprov DKI terkesan membiarkan.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto berharap keberadaan PKL di trotoar segera ditertibkan, karena  keberadaan tak hanya merampas hak pejalan kaki juga keberadaan PKL kerap menimbulkan kemacetan, terutama saat weekend. Pembeli PKL berkerumun, parkir sembarangan, sehingga mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Tak mudah memang menata PKL, karena menyangkut priuk nasi.  Dengan modal relatif sedikit, para pedagang  berusaha penjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan mereka. PKL mengincar tempat-tempat strategis, meski menerabas segala aturan. Toh, untuk berdagang di badan jalan, mereka tidak gratis pula, ada uang keuangan yang dipungut kepada mereka entah oleh siapa.

Padahal, sudah jelas Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum tegas menyatakan pelarangan berjualan di atas trotoar. Pasal 25 berbunyi 'setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan, dan tempat umum di luar ketentuan yang telah ditetapkan'.
PKL yang beraktivitas di ruang-ruang publik kota tanpa mengindahkan kepentingan umum, sehingga terjadi pengalihan fungsi dari ruang tersebut yang menyebabkan kepentingan umum menjadi terhambat.

Munculnya PKL kembali trotoar jalan, bisa jadi setelah Pemprov DKI yang baru membuka peluang bagi para PKL berdagang kembali. Itu terjadi setelah  Pemprov DKI  menutup satu jalur Jalan Jati Baru Raya di depan Stasiun Tanah Abang dan mengalih fungsikan sebagai lapak untuk PKL. Ratusan tenda berwarna orange dan biru berjejer saling berhadapan di badan jalan.

Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, mengatakan fenomena PKL di Melawai ini dampak dari kebijakan Pemprov DKI a terhadap penutupan Jalan Jatibaru Raya, demi mengakomodasi kebutuhan PKL. Akibatnya PKL di berbagai tempat Ibu Kota kini sedang mengadaptasi dan meniru fenomena di Jalan Jatibaru Raya tersebut untuk dipakai di daerah mereka.

Belakangan, Sandiaga justrus menyalahkan akni Pemprov DKI Jakarta, dan pemilik gedung di sekitar Melawai yang tidak memberikan ruang bagi PKL.

"Jadi permasalahannya itu adalah ketidakmampuan kita, Pemprov, untuk mewajibkan gedung-gedung tersebut menghadirkan lokasi untuk pedagang kecil. Itu permasalahannya. Kita buka-bukaan aja. Bukan salahnya PKL. Salahnya Pemprov, salahnya pemilik gedung," kata Sandiaga di Jakarta Timur, Sabtu (3/3/2018).

Sandiaga mengatakan, kemunculan PKL didorong kebutuhan warga sekitar.
"Mereka hadir di situ karena dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, termasuk (karyawan) gedung-gedung tersebut, gedung PLN yang karyawannya kemarin secara volunteer datang ke saya, bilang bahwa kami butuh untuk makan pagi di sini, untuk makan siang," kata Sandi di Jakarta Pusat, Kamis (1/3/2018).

Namun seperti kata Trubus, bila Pemprov DKI harus mengambil kebijakan untuk publik, itu harus ada payung hukumnya. Jangan sampai menabrak perda yang telah ada sebelumnya. Salah-salah Pemprov DKI pimpinan Anies Baswedan dan Sandi ini bakal menuai gugatan. Seperti yang terjadi belakangan ini,
Anies Baswedan digugat oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Cyber Indonesia karena menyalahgunakan fungsi Jalan Jatibaru Raya menjadi tempat berjualan PKL.


Sumber: netralnews.com

0 Response to " PKL Marak Lagi di Banyak Lokasi, Ini Komentar Mengejutkan Sandiaga "

Posting Komentar

close
Banner iklan disini