Tak Dilibatkan dalam Rencana Anggaran Alutsista, Panglima TNI Merasa Kewenangannya Dikebiri


Gentanusa.com ~ Saat rapat dengan Komisi I DPR Jenderal TNI Gatot Nurmantyo berkeluh kesah.
Di hadapan anggota dewan Gatot mengeluarkan unek-uneknya, ia merasa kewenangannya menjadi orang nomor satu di TNI dikebiri terutama soal alat utama sistem pertahanan senjata.

Gatot mengemukakan keluhannya itu seharusnya dibuka sejak 2015-2016 yang lalu.

"Saya buka ini, saya seharusnya buka pada tahun 2015-2016. Tapi berkaitan dengan saya. Saya buka ini untuk mempersiapkan adik-adik saya. Karena saya mungkin besok diganti. Paling lambat bulan Maret 2018 saya harus diganti. Kalau ini terjadi terus maka kewenangan di bawah Panglima TNI tidak ada. Ini yang terjadi," kata Gatot.

Keluhan Gatot terkait Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015. Sebab, adanya Permenhan itu, Gatot tidak bisa menjalankan kewajibannya membuat dokumen rencana anggaran dalam jangka pendek, menengah dan panjang di Angkatan Darat, Angkatan Laut serta Angkatan Udara.

"Begitu muncul peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 tahun 2015, kewenangan saya tidak ada. Sekarang tidak ada pak," ujar Gatot.

Gatot mengatakan Permenhan itu membuatnya sulit bertanggungjawab pada pengendalian tujuan, sasaran dan penggunaan anggaran TNI. Pasalnya, tanggung jawab itu kini dipegang langsung Kementerian Pertahanan.

"Tidak melalui Panglima TNI dan ini merupakan pelanggaran hirarki karena kami tidak melalui angkatan dan kami hanya menjelaskan belanja barang markas besar TNI dengan jajaran operasional saja," kata Gatot.

Gatot menuturkan TNI bukan bagian dari unit operasional semata. TNI, kata Gatot, terdiri dari Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Angkatan Darat yang berada dibawah pimpinan Panglima TNI.
"Kita pernah mengalami bagaimana helikopter AW-101 sama sekali TNI tidak tahu. Mohon maaf kurang berkenan, tapi ini yang harus kami sampaikan," kata Gatot.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mendapat laporan kedatangan pesawat AW-101 sekitar 5 hari lalu.

Hadi telah membentuk tim independen untuk menginvestigasi proses pembelian pesawat tersebut.
Tim yang dipimpin oleh Irjen TNI AU ini berjumlah sekitar 10-12 orang.

"Independen dari AU. Dipimpin Irjen TNI AU. Kurang lebih 10 sampai 12 orang. Efektifnya baru kerja tiga hari," ujar Hadi.

"Investigasi sampai sejauh mana proses perencanaan, pengadaan sampai pesawat sudah ada di Indonesia. Saat ini sedang kita laksanakan pendalaman dipimpin Irjen AU terkait masalah administrasi," tambah Hadi.

Dualisme

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menilai hubungan antara Panglima TNI Gatot Nurmantyo dengan Ryamizard Ryacudu seperti dualisme di tubuh PT Pertamina (Persero).
Dalam hal ini ada dua kepemimpinan yang memiliki kepentingan berbeda.

"Ketidakharmonisan ini mungkin seperti kejadian di BUMN Pertamina baru-baru ini," ujar Bobby.
Bobby pun menyayangkan adanya hubungan tidak baik antara Panglima TNI dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Seharusnya, kata Bobby kedua instansi bisa bekerjasama lebih baik lagi.

"Saya juga menyayangkan adanya hubungan koordinasi yang kurang baik antara Menhan dan Panglima TNI dalam soal ini," ungkap Bobby.

Bobby pun berharap Gatot dan Ryamizard bisa bekerjasama ke depannya. Karena hal itu bisa mendorong persatuan di dalam NKRI.

"Kami yakin sinergi di antara mereka akan mampu memperkuat NKRI," jelas Bobby.

Ia pun mengaku siap memperbaiki hubungan antara Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dengan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Karena setelah rapat kerja, Gatot mengeluh TNI tidak bisa melakukan pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista).

"Koordinasi mengenai pembelian alutsista, bisa dijembatani lebih baik," ujar Bobby.

Bobby memaparkan, DPR sudah mempunyai panja alutsista yang membahas mengenai semua pengadaan. Melalui Panja tersebut, Bobby yakin rencana pembelian alutsista MEF II bisa dibahas antara Gatot dan Ryamizard.

"Karena DPR juga memiliki panja alutsista, sehingga roadmap pembelian alutsista MEF II bisa didiskusikan bersama," ujar Bobby.

Bobby pun mengaku Peraturan Menteri Pertahanan no.28 tahun 2015 sudah baik terlaksana terkait pengadaan alutsista. Hal itu sejalan dengan agenda reformasi militer melalui UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

"Menurut saya sebenarnya Peraturan Menteri Pertahanan no 28 tahun 2015 itu sudah sejalan dengan agenda reformasi militer," kata Bobby.

JK Turun Tangan

Menanggapi hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa dirinya telah meminta kepada Menkopolhukam, Wiranto untuk memperbaiki komunikasi keduanya.

"Diperintahkan Menko Polhukam untuk memperbaiki komunikasi, sudah instruksikan agar diatur harmonisasi aturannya kembali antara panglima dan menhan," ujarnya.

Mengenai masalah anggaran pengadaan alutsista yang disebut oleh Panglima tidak dikuasai oleh TNI, JK menyebut pengaturannya akan tetap sesuai dengan peraturan yang ada. (fer/rio/jar/wly)



Sumber: tribunnews.com

0 Response to "Tak Dilibatkan dalam Rencana Anggaran Alutsista, Panglima TNI Merasa Kewenangannya Dikebiri"

Posting Komentar

close
Banner iklan disini