Elite Politik Desak Ahok Dinonaktifkan, Apa Kata Warga Jakarta?

Gentanusa.com ~ Elite politik mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menonaktifkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Sebab, Ahok menjadi terdakwa kasus dugaan penodaan agama.

Empat fraksi di DPRD DKI Jakarta, yakni PKS, PKB, PPP, dan Gerindra, menyatakan memboikot setiap rapat dengan Pemprov DKI hingga jelas status Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Jika kalangan elite politik mendesak penonaktifan, apa kata warga Jakarta soal hal ini?

Menanggapi hal itu, Ulfa (23), mahasiswi jurusan ilmu komunikasi universitas di bilangan Jakarta Pusat, mengatakan, desakan tersebut bermuatan politis. Sebab, dia menduga ada beberapa pihak yang tidak ingin Ahok kembali memimpin Ibu Kota.

"Kelihatan banget kalau desakan menonaktifkan Ahok itu politis walaupun alasannya sesuai konstitusi atau apalah," ujar Ulfa saat ditemui Kompas.com di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (14/2/2017).

Ulfa menambahkan, para politikus yang mendesak Ahok agar nonaktif tersebut lebih baik memperhatikan kesejahteraan rakyat ketimbang mengurusi hal itu. Sebab, menurut dia, masih banyak permasalahan yang diurusi para politikus itu.

"Daripada repot-repot ngurusin Ahok yang toh enggak mengganggu kerja Pemprov, kenapa mereka enggak mengurusi aduan warga aja sih," ucap dia.

Sementara itu, karyawan salah satu bank swasta, Inge (26), mengatakan, pemerintah menerapkan kebijakan sesuai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jika memang di dalam UU Ahok harus dinonaktifkan, maka pemerintah harus tegas menerapkan UU.

"Selama memang ada aturan yang mengatur itu, Ahok layak nonaktif," kata dia.

Namun, kata Inge, jika memang dalam UU mengatur bahwa permasalahan yang menjerat Ahok tidak diharuskan dinonaktifkan, maka mantan bupati Belitung Timur itu masih berhak menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Kalau enggak ada aturan resmi soal itu, bisa jadi cuma dibuat-buat untuk jegal Ahok. Bisa juga penjegalannya terkait pilkada," ucap dia.

Berbeda dari Ulfa dan Inge, Jaja (45), pemilik warung rokok di kawasan Cikini, menilai Ahok layak dinonaktifkan.

"Mending enggak usah jadi gubernur dulu. Beresin aja proses hukumnya dulu, kalau terbukti enggak salah baru deh (menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta lagi)," kata Jaja.

Jaja berpendapat, jika Ahok terus menjabat menjadi gubernur dan proses hukumnya belum selesai, dia khawatir akan mengganggu jalannya roda pemerintahan. Sebab, fokus Ahok akan terbagi.

"Fokus ngurusin proses hukumnya dulu aja sih, menurut saya, Mas," ujarnya.

Senada dengan Jaja, Iwan (27) berpendapat bahwa Ahok layak dinonaktifkan. Sebab, kasus yang menjerat Ahok, kata dia, hukumannya di atas lima tahun penjara.

"Sesuai aturan kan harus diberhentikan sementara. Pemerintah harus tegas dong menerapkan aturan," ujarnya.

Iwan yang akrap disapa Jange ini mengaku pernah membaca di salah satu media massa bahwa gubernur yang tersangkut permasalahan hukum haruslah dinonaktifkan. Ia meminta pemerintah tidak tebang pilih.

"Saya pernah baca tuh di media online banyak gubernur dan wali kota yang dicopot gara-gara kena hukum. Pemerintah jangan pilih-pilihlah. Nanti warga menganggap pemerintah ngebelain Ahok," kata dia.

Saat ini, jaksa mendakwa Ahok dengan tuduhan telah menodakan agama dengan pasal alternatif, antara Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP.
Pasal 156
"Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beherapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa hagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara."

Pasal 156a
"Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
a. yang pada pokoknya bcrsifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Ahok yang kembali aktif sebagai Gubernur DKI dinilai cacat yuridis karena bertentangan dengan Pasal 83 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada ayat 1 berbunyi: "Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Ayat 2: "Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan."

Ayat 3: "Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota."

Mendagri Tjahjo Kumolo sebelumnya mengatakan, pihaknya menunggu tuntutan jaksa atas kasus dugaan penodaan agama yang menimpa Ahok. Jika tuntutan hukuman yang diajukan jaksa lima tahun penjara, barulah Ahok akan dinonaktifkan sebagai gubernur. Namun, jika tuntutannya di bawah lima tahun, Ahok tetap menjabat hingga adanya keputusan berkekuatan hukum tetap.

Terlebih lagi, saat ini Ahok tidak dalam posisi sebagai tahanan. Jika nantinya ada keputusan ditahan, Ahok langsung diberhentikan sementara.

Pemberhentian sementara juga langsung dilakukan terhadap kepala daerah yang tertangkap tangan melakukan korupsi. Jika hakim menjatuhkan vonis bebas, Ahok akan dikembalikan jabatannya.

Sementara Presiden Joko Widodo menunggu keputusan Mahkamah Agung terkait hal ini.



Sumber: kompas.com

0 Response to " Elite Politik Desak Ahok Dinonaktifkan, Apa Kata Warga Jakarta? "

Poskan Komentar

close
Banner iklan disini